Sesuai PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 35/PJ/2008
TENTANG KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat dalam penggunaan
Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sehubungan dengan kegiatan
ekstensifikasi Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak
dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3891);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.04/1994
tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 392/KMK.04/1996;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 517/KMK.04/2000
tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan Dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSB);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
2. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disebut dengan SSB adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas Negara melalui Tempat
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan sekaligus
untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima
Pembayaran.
4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut dengan NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai
Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek
Pajak Pengganti.
5. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPOP
adalah harga transaksi yang tercantum dalam akta jual-beli atau harga
transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah pengalihan hak
yang terjadi karena jual beli atau penunjukan pembeli dalam lelang.
7. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang
oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.
Pasal 2
(1) Atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dengan menggunakan SSB yang disebabkan adanya pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan wajib dicantumkan NPWP yang dimilki Wajib Pajak yang
bersangkutan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah SSB yang digunakan untuk pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dengan NJOP dan NPOP yang dialihkan kurang dari Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal 3
(1) Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, wajib
dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas penghasilan dari
pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dengan jumlah pajak yang harus dibayar kurang dari Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan terbitnya peraturan tersebut di atas, maka wajib pajak diwajibkan punya NPWP jika pengen beli atau jual rumah yg NJOP di atas 60jt.??
Tampaknya akan makin sulit bagi kita untuk menghindari pemilikan NPWP, gmn tanggapan temen2??kita share di sini.....
Berbagi video sambil chatting dengan teman di Messenger. Sekarang bisa dengan Yahoo! Messenger baru. http://id.messenger.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
============================================
PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini.
DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksifp@forumpajak.com.
============================================
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:forum-pajak-digest@yahoogroups.com
mailto:forum-pajak-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
